ETIKA PEMERINTAHAN

Masalah etika birokrasi menjadi topik pembicaraan dewasa ini, terutama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan berwibawa. Suatu gejala yang nampak dewasa ini adalah kecenderungan dan pertumbuhan  ke arah mensukseskan pembangunan di segala bidang. Pemerintah dewasa ini sedang berusaha keras dengan segala dana dan daya untuk membina aparatur pemerintahan dan sistem administrasinya yang tangguh, terpercaya dan sehat. Administrasi adalah kegiatan Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan negara dan pemerintahan perlu baik dan senantiasa perlu ditingkatkan mutunya, serta makin disempurnakan ( Widjaja20 :1991).

            Administrasi yang tidak baik, membuktikan dalam pengambilan keputusan tidak baik pula dan kenyataan mengakibatkan hasil-hasil yang buruk dalam realitanya. Administrasi yang buruk dan tidak efisien mempengaruhi kegiatan para warga negara, memlemahkan semangat, mempersubur penyelewengan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menghambat serta merintangi segala segi kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.

            Menurut ( Widjaja 20-21 : 1991) untuk mewujudkan aparatur Pemerintah sebagaimana diharapkan dan administrasi negara yang sehat perlu diperhatikan :

a.       Memperhatikan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan hendak dicapai

b.      Tidak boleh menghambat satu sama lain

c.       Keterpaduan dan integrasi

d.      Pengamanan segala  bidang

Maka dari itu perlu adanya prinsip-prinsip etika pemerintahan agar segala kebijakan dan kegiatan administrasi dapat tercapai dengan maksimal dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Prinsip-prinsip etika harus disesuaikan dengan keadaan, waktu dan tempat. Dalam etika pemerintahan, apa yang dianjurkan merupakan paksaan(imperatif) yang dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan kesulitan. Etika pemerintahan dai dalam mencapai kesempurnaan harus ada adjusment dengan politik negara dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etik .Etika pemerintahan adalah bagian dari etika secara umum.Menurut (Widjaja 79 :1991) unsur-unsur pemerintahan yang perlu diperhatikan di dalam etika pemerintahan yaitu harus mempunyai adjusment dan unlimited/penyesuaian segala sesuatu yang tidak ada batasnya(adjusment towards the unlimited). Inti dari Etika Pemerintahan ialah penggunan kekuasaan (the use of power).The use of authority, formalitas membawa kehendak rakyat. Dalam uraian tentang sistem pemerintahan Indonesia kekuasaan terbagi atas : kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.

Dalam menggunakan authority harus berdasarkan pedoman Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan perundang-perundangan yang bersifat umum yang ditafsirkan secara analogis sehingga dapat diterapkan.Penggunaan itu berpedoman pada public service sebagai ukuran kehendak masyarakat.Inilah yang disebut dengan ukuran riilnya.

Menurut (Widjaja 83 : 1991) Publik diartikan umum, masyarakat yang banyak, musyawarah dan mufakat. Public service diartikan meramalkan, memperhitungkan (anticipate) keadaan yang akan datang atau pelayanan umum kepada umum, rakyat.Public service adalah pelayanan seefektif mungkin dengan coordination of power, jadi bukan pelayana umum melainkan pelayana kepada umum.Pemerintahan yang baik harus dapat mengutamakan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat.Agar pelayanan dapat dilakukan dengan baik maka perlu adanya skill atau kemampuan.Selain dibutuhkan skill juga dibutuhkan hati dari aparatur pemberi layanan publik.

Pelayanan yang tidak maksimal disebabkan karena tidak adanya fungsi koordinasi yang baik.Dalam memberikan pelayanan kepada publik kita tidak boleh melakukannya hanya secara formalitas saja.Melainkan harus memperhatikan etika dan memperhatikan hal yang informal.Sehinnga dapat tercipta aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa dan berimplikasi pada kepuasan masyarakat.

Sumber Referensi : Widjaja A.W.1991.Etika Pemerintahan.Bumi Aksara : Jakarta