Saat ini masyarakat kita di hadapkan pada permasalahan etika.Dalam kehidupan sehari-hari diperlukan sopan santun agar kita dapat diterima dalam lingkungan masyarakat. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah apakah masyarakat zaman sekarang masih menerapkan etika dalam kehidupan sehari-harinya ?. Seiring perkembangan zaman, etika yang telah diajarkan kepada kita sampai saat masih kecil,semakin luntur. Etika yang dulu di ajarkan antara lain etika bertutur kata, etika berbicara kepada orang tua, etika bertamu dan lainnya. Apakah semua yang diajarkan kepada kita sampai saat ini masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? ? ??
Pemerintah memiliki pola perilaku yang wajib dijdikan sebagai pedoman atau kode etik berlaku bagi setiap aparaturnya. Menurut (Widjaja 89 : 1991) secara umum nilai-nilai suatu etika pemerintahan yang perlu menjadi pedoman dan perlu dipraktekan secara operasional antara lain :
a. Aparatur pemerintahan wajib mengabdi kepada kepentingan umum
b. Aparatur pemerintahan adalah motor penggerak “head” dan “heart” bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Aparatur pemerintahan harus berdiri di tengah-tengah, bersikap terbuka dan tidak memihak (mediator)
d. Aparatur pemerintahan harus jujur, bersih dan berwibawa
e. Aparatur pemerintahan harus bersifat diskresif, bisa membeda-bedakan mana yang rahasia dan harus ditransparansikan, mana yang penting atau tidak penting
f. Aparatur pemerintahan harus selalu bijaksana dan sebagai pengayom.
Berbicara tentang etika, setiap orang mempunyai etika masing-masing.Indonesia mempunyai beragam suku bangsa, tentu mempunyai budaya yang berbeda-beda.Orang-orang di dalam Gedung DPR dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa sehingga anggota DPR terpilih juga terdiri dari berbagai suku bangsa.
Dapat kita lihat penerapan etika yang ada di masyarakat saat sekarang.Sangat ironis bila kita perhatikan ketika berbagai media elektronik televisi secara umum menayangkan secara terbuka Rapat Paripurna DPR dengan agenda pembahasan dan voting terhadap pelanggaran Kasus Bank Century.
Tentu kita semua sudah mengetahui apa yang terjadi pada saat itu di Gedung Paripurna, mulai dari sidang dibuka sampai sidang di tutup secara sepihak oleh ketua DPR sendiri tanpa meminta pertimbangan dari para wakil anggota DPR, dimana lagi-lagi perilaku dan etika wakil rakyat sangat tidak layak untuk ditiru dan tidak sesuai dengan nama yang ia sandang yakni sebagai wakil rakyat.
Ketika Sidang Paripurna dimulai dan dibuka oleh ketua DPR dan ketua Pansus Century membacakan laporan hasil rapat Pansus untuk di dengarkan oleh semua anggota DPR. Namun yang terjadi entah karena apa tiba-tiba semua anggota DPr bubar, bahkan ada yang melakukan interupsi, sampa-sampai salah satu anggota DPR ada yang melemparkan botol kepada ketua DPR. Sungguh memprihatinkan apabila melihat tindakan yang tak memilikin etika tersebut sangat tidak pantas untuk dilihat dan dijadikan contoh bagi masyarakat.
Apapun penyebabnya, yang jelas baha perilaku anggota DPR sangat memalukan dan di luar akal sehat.Rapat paripurna merupakan sidang yang dilakukan anggota DPR dimana ketua DPR bertindak sebagai Hakimnya, namun pada prakteknya anggota DPR sangat tidak menghormati Ketua DPR.
Seharusnya para anggota DPR yang melakukan pelanggaran etika diberi sanksi yang membuat peringatan atau ditegur agar mereka tidak melakukan hal tersebut.Sebenarnya perilaku seperti ini, bukanlah pertama kali, namun sudah terjadi beberapa kali pelanggaran dan perilaku yang tidak beretika oleh anggota DPR. Tetapi saya tidak mengerti kenapa, biasanya orang kalau sudah berbuat salah dan ditegur oleh orang lain dan untuk kedua kalinya mungkin untuk hal yang sama lagi. Intinya bisa belajar dari kejadian sebelumnya.
Padahal kalu dilihat dari segi latar belakang pendidikan rata-rata mungkin anggota DPR sudah berijazahkan S1,S2,Doktor, bahkan ada juga yang sudah Profesor. Apa memang sewaktu menempuh pendidikan akademik mereka tidak diajari etika, jadi mustahil kalau mereka tidak tahu bagaimana etika yang benar dan tepat. Padahal seharusnya mereka dapat mengendalikan emosi yang bisa merusak nama baik DPR.
Mungkin waktulah yang bisa menjawab ini semua, semoga para anggota DPR seiring dengan berjalannya waktu bisa menyadari akan sikap dan perbuatannya yang tidak punya etika.
Contoh kasus lain yang masih berkaitan dengan etika anggota DPR yaitu kasus anggota DPR yang melihat tarian perut di Turki yang semula kunjungan tersebut bertujuan untuk belajar etika di Yunani. Pada anggal 5 November 2010, Badan Kehormatan DPR mengadakan kunjungan kerja ke Yunani. Kunjungan anggota BK DPR tersebut akan belajar mengenai etika politik yang ada di yunani. Meskipun bertujuan baik, namun apabila kunjungan itu membutuhkan biaya banyak, tentu lebih banyak merugikan daripada tujuan sebelumnya.Selain itu tujuan untuk belajar etika disana apakah bisa bermanfaat secara langsung pada perubahan moral anggota Dewan Kehormatan DPR.Seandainya Dewan Kehormatan di Yunani dapat mendisiplinkan anggotanya, tidak mesti dapat diterapkan di Indonesia.Apalgi perjalanan study banding tersebut di selingi menuju rute Turki yang seharusnya tidak melewati rute tersebut untuk melihat pertunjukan tarian perut. Sedikit aneh, akan melakukan study banding mengenai etika, dalam perjalanan sudah melanggar etika. Seharusnya anggota DK DPR diberikan sanksi yang tegas.Semakin publik mengekangperjalanan anggota DPR ke luar negeri, semakin anggota DPR itu melakukan kunjungannya.Sikap anggota DPR ini menunjukan sikap yang tidak beretika.
Seharusnya anggaran yang terbuang sia-sia itu digunakan untuk pembangunan maupun digunakan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.Dari berbagai contoh kasus para anggota DPR yang telah dipaparkan, menunjukan bahwa orang-orang yang mewakili rakyat untuk memperjuangkan aspurasi rakyat tidak melakukan tugasnya dengan baik.Hal itu dikarenakan tidak adanya moral dan etika dari para wakil rakyat tersebut. Serbenarnya menurut saya akar permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia, seperti KKN dan permasalahan lain bersumber dari etika dan moral dari masyarakatnya. Yang seharusnya ada upaya perbaikan dari masing-masing individu masyarakat Indonesia.
Sumber Referensi : Widjaja A.W.1991.Etika Pemerintahan.Bumi Aksara : Jakarta
